Mari Lawan Persekusi

IlustrasiMnculnya kasus persekusi merupakan fenomena lanjutan terjadinya polarisasi di masyarakat seusai pilkada DKI. Pemerintah dan elite politik gagal merealisasikan rekonsiliasi dua kubu di masyarakat. Kelompok pro dan anti terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seolah menjadi subkultur tersendiri. Sekalipun intensitas pertentangan mereka belakangan mengendur.
Sesuai dengan amanat konstitusi, negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dari segala ketakutan. Nah, maraknya kasus persekusi juga tak terlepas dari lambannya respons negara (baca: pemerintah) dalam mengantisipasi potensi konflik sisa-sisa ketegangan setelah pilkada DKI.

Upaya rekonsiliasi tampaknya hanya terjadi di tingkat elite. Sebaliknya, di tataran akar rumput, sebagian kelompok masih belum lega atas hasil pilkada. Sentimen berlatar suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masih mendominasi motif terjadinya kasus persekusi.

Yang lebih memprihatinkan, ada pihak-pihak tertentu yang ”menikmati” terjadinya kasus persekusi. Mereka seakan memelihara praktik main hakim sendiri ataupun perburuan terhadap sekelompok warga yang berbeda pendapat tersebut.

Isu yang diangkat, pelaku persekusi berhak memburu warga yang jelas-jelas melakukan ujaran kebencian (hate speech) terhadap kelompok atau elitenya. Di satu sisi, memang terjadi praktik tindak pidana. Namun, praktik main hakim sendiri juga tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Kita berharap aparat bisa bertindak fair dan transparan dalam menangani kasus persekusi. Sebab, munculnya persekusi juga imbas ketidaktegasan ataupun ketidakadilan aparat dalam menangani sebuah kasus. Warga tertentu tentu tidak akan mengambil alih tindakan aparat dengan melakukan persekusi jika polisi ataupun penegak hukum lainnya tidak tebang pilih. Sekali lagi, kita butuh penegakan hukum yang tidak berat sebelah.

Sebaliknya, warga selayaknya memercayakan penegakan hukum kepada aparat. Membiasakan praktik main hakim sendiri hanya akan memunculkan anarkisme. Kita sudah berkonsensus bahwa Indonesia adalah negara hukum. Segala bentuk pelanggaran hukum sudah sepatutnya ditangani penegak hukum.

Kita juga seharusnya mulai belajar menahan diri dengan tidak melakukan tindakan yang provokatif yang membuka peluang terjadinya persekusi. Kini mari kita cegah munculnya kasus persekusi dari diri kita sendiri. (*)

SUMBER

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s